Contoh Surat Lamaran Kerja Pegawai Honorer Pemda- Contoh Surat Menyurat

Bagi Kamu yang sedang mencari Contoh Surat Lamaran Kerja Pegawai Honorer Pemda kami berikan beberapa variasi yang bisa Kamu ikuti sesuai contoh surat dan buat seperti dibawah ini.Bagi kamu yang ingin berkarir dibidang kepemerintahan bisa dimulai dengan menjadi tenaga honorer terlebih dahulu, dengan membuat surat yang bagus untuk melamar pekerjaan terutama sebagai pegawai honorer maka kamu akan

Kumpulan Contoh Surat Kuasa Yang Benar- Contoh Surat Menyurat

Dibawah ini adalah beberapa contoh surat dan kumpulan contoh surat kuasa yang benar yang telah kami siapkan untuk Kamu yang perlu menggunakan surat kuasa sewaktu-waktu.Saat kita menginginkan sesuatu tapi tidak bisa mengerjakannya, kita bisa memberikan wewenang kepada orang lain dengan memberikan surat kuasa. Banyak contoh surat kuasa dan contoh-contoh surat kuasa telah kami sediakan dibawah ini,

Contoh surat jual beli tanah kebun

SURAT JUAL BELI TANAH

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama                   : Setio Yuwono
Umur                   : 45 Tahun
Pekerjaan             : Wiraswasta
Alamat saat ini    : Dusun Wanareja Rt.001/Rw.003 Wanareja

Untuk selanjutnya disebut pihak ke I (penjual).

Nama                   : Icu Syamsul Bachri
Umur                   : 57 Tahun
Pekerjaan             : Wiraswasta
Alamat saat ini    :

Untuk selanjutnya disebut pihak ke II (pembeli)

Pada tanggal 12 November 2010 pihak ke I. Telah menjual,Rumah dan Tanah kepada pihak ke II yang terletak di Rt 01 Rw 03 blok :024 seluas 245 M2 dengan harga tunai Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah). Dan telah dibayar LUNAS

Batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :

Sebelah barat       : Berbatasan dengan tanah Bapak KHOLIDIN
Sebelah timur      : Berbatasan dengan Jalan gang
Sebelah utara       : Berbatasan dengan tanah Bapak KOKO
Sebelah selatan    : Berbatasan dengan tanah Bapak ACHMAD

Dengan demikian sejak saat ini rumah dan tanah tersebut di atas telah menjadi hak milik pihak ke II. Dan kepada para ahli waris dari pihak ke I (penjual) tidak boleh mengganggu gugat tanah tersebut diatas Pada waktu pelaksanaan jual beli tanah tersebut baik pihak ke I (penjual) maupun pihak ke II (pembeli) juga saksi-saksi semuanya meyatakan satu sama lain dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan segala sesuatu dengan itikad baik.

Wanareja, 10 Januari 2008

Pihak Ke II (Pembeli)                   Pihak Ke I (Penjual)                  

    　　　　　(　Icu Syamsul Bachri　)                  (　Setio Yuwono　)

Saksi-saksi

Saksi Ke I Bapak PARDI (Ketua RT 01/03)                                                (                         )

Saksi Ke II Bapak IDUN.NS (ketua RW 03)                                              (                         )

Saksi Ke III Bapak SUYONO ( KADUS)                                                  (                         )

Contoh Akta Jual Beli Rumah Dan Tanah

AKTA JUAL BELI RUMAH DAN TANAH

No       :       /

Dengan ini saya disebut juga pihak pertama ( I ) ini

Kewarganegaraan       :           WNI

Dengan ini saya, pihak pertama sebagai sebagai Penjual       :

Nama                           :           WAHYUL WUJUD

Alamat                        :           Desa Tambaan Kec. Camplong Kab. Sampang

Pekerjaan                     :           Guru Pegawai Negeri Sipil

Agama                         :           Islam

Kewarganegaraan       :           WNI

Dan disebut juga pihak kedua ( II ) sebagai Pembeli :

Nama                           :           SRI WAHYUNI, S.Pdi

Alamat                        :           Desa Pegantenan Kec. Pegantenan Kab. Pamekasan

Pekerjaan                     :           Swasta

Agama                         :           Islam

Pemilik telah menjual sebidang tanah beserta sebuah rumah yang berdiri diatasnya beralamatkan Di Perumahan Guru Desa Tambaan Kec. Camplong Kab. Sampang, seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kepada pihak kedua.

Surat Akta Jual Beli Sebagai Pengganti Sertifikat ( Hak Milik ), Yang Sah dan apabila di kemudian hari terjadi permasalahan mengenai kepemilikan maka saya pihak pertama bersedia bertanggung jawab secara moral dan sesuai hukum yang berlaku.

Demikian Surat akta jual beli, saya buat dengan sebenar-benarnya bahwa sebidang tanah beserta sebuah rumah yang berdiri diatasnya beralamatkan di perumahan guru desa tambaan kec. Camplong kab. Sampang. Adalah benar milik saya pribadi, dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum sesuai undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Saksi : Kh. Hodri ..……………. Nyai Toyyibah ………… Imas Roma Dony ………

Mengetahui, KEPALA DESA TAMBAAN _____SUHARTONO____ Nip :

Sampang, 16 Juni 2011, Tertanda PIHAK PERTAMA WAHYUL WUJUD Nip:

Contoh Surat Perjanjian Pengikat Jual Beli Rumah dan Tanah

PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI

RUMAH DAN TANAH DI PARK AVENUE

No : 001/PSP-PPJB/RMH/VII/2011

Pada hari ini, Selasa tanggal lima bulan Juli tahun dua ribu lima (5 – 7 – 2011), di Palembang telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah dan Tanah, antara :

1.  Virgo Riand, ST., Swasta,  bertempat  tinggal  di  Palembang,  Jalan Pipit 3 Nomor 11-A           RT. 022/005 Pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK 1671051006810006, dalam hal ini bertindak sebagai Pemimpin Cabang PT. PERMATA SENTRA PROPERTINDO di Palembang berdasarkan Akta Pembukaan Cabang dan Pemberian Kuasa Nomor 33 tanggal 4 Mei 2011 yang dibuat dihadapan Heniwati Ridwan, SH., Notaris di Palembang, oleh dan karenanya sah berhak bertindak untuk dan atas nama PT. PERMATA SENTRA PROPERTINDO berkedudukan          di Jakarta, selanjutnya disebut “PIHAK PERTAMA”

2.  Deva Apriza, SH., Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Palembang, Jalan Sukatani No. 2232         RT. 029 RW 008 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Palembang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK 1610806404880003, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Diri Sendiri, selanjutnya disebut “PIHAK KEDUA”

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menerangkan terlebih dahulu :

-          Bahwa PIHAK PERTAMA adalah pengembang yang akan / sedang / telah membangun Rumah diatas tanah yang terletak di Jl. Sako Raya/Jl. Kelapa Kelurahan Sako Baru Kecamatan Sako Kota Palembang Sumatera Selatan yang dikenal sebagai Park Avenue.

-          Bahwa PIHAK KEDUA bermaksud untuk membeli Rumah dari PIHAK PERTAMA yang terletak di Jl. Sako Raya / Jl. Kelapa Kelurahan Sako Baru Kecamatan Sako Kota Palembang yang dikenal dengan nama Park Avenue. 

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Pengikatan Jual Beli ini (selanjutnya disebut “Perjanjian”) menurut syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

 

PASAL 1

PENGIKAT JUAL BELI

1.      PIHAK PERTAMA dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk menjual dan menyerahkan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk membeli dan menerima penyerahan dari PIHAK PERTAMA berupa 1 (satu) bangunan Rumah yang terletak di :

Lokasi Perumahan             :  PARK AVENUE

Blok/Kav                           :  A        No. 08

Luas Bangunan                 :  60 m² / Basic

Luas Tanah                                    :  119 m²

Kelurahan                          :  Sukamaju

Kecamatan                                     :  Sako

Kabupaten/Kodya              :  Palembang.

2.      Lokasi Rumah dan Denah Rumah telah diketahui dan disetujui oleh PIHAK KEDUA. Rumah yang akan diserahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA adalah sesuai dengan lampiran 1 Perjanjian ini.

 

PASAL 2

HARGA PENGIKATAN DAN PEMBAYARAN

1.      Harga Jual beli atas Rumah dan Tanah telah disetujui dan ditetapkan oleh kedua belah pihak sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), harga tersebut sudah termasuk IMB, Jaringan Instalasi Listrik 2.200 Watt dan PDAM, sedangkan  biaya-biaya  lainnya  yang menjadi beban dan wajib dibayar oleh PIHAK KEDUA termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya Administrasi, biaya pembuatan Akta Jual Beli PPAT dan biaya untuk memproses pengurusan Balik Nama (BBN) sertipikat, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan  Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), jasa pengurusan oleh Notaris/PPAT, Biaya KPR, pajak-pajak lain yang akan ada dikemudian hari serta perubahan atas nilai pajak yang telah berlaku pada saat itu.

2.   Cara  pembayaran  atas  Harga  Pengikatan  ditentukan sebagai berikut :

a.       Uang Tanda Jadi (Booking Fee), sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) wajib dibayar oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, pembatalan karena alasan apapun mengakibatkan uang booking fee yang telah dibayar akan dikembalikan kepada PIHAK KEDUA setelah dikurangi biaya administrasi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

b.      Uang Muka/DP 20% sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) setelah dikurangi Uang Tanda Jadi wajib dibayar paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pembayaran Booking Fee, dengan ketentuan sebagai berikut :

·         Angsuran Pertama     tanggal  < 7 hari setelah BF> Rp.  12.500.000,- 

·         Angsuran Kedua       tanggal  _______________  Rp.  12.500.000,-

·         Angsuran Ketiga       tanggal  _______________  Rp.  12.500.000,-

·         Angsuran Keempat   tanggal  _______________  Rp.  12.500.000,-

·         Angsuran Kelima      tanggal  _______________  Rp.  12.500.000,-

·         Angsuran Keenam    tanggal  _______________  Rp.  12.500.000,-

Apabila terjadi keterlambatan pembayaran dari jadwal yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan denda sebesar 1 ‰ (satu permil) perhari dari jumlah kewajiban dengan maksimum denda sebesar 3 % (tiga persen) atau sama dengan                      30 (tiga puluh) hari keterlambatan dari jumlah yang tertunggak terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan hari dilunasinya, sehingga denda wajib dibayar seketika dan sekaligus bersamaan dengan pembayaran angsuran, jika keterlambatan telah melebihi dari 30 (tiga puluh) hari, maka PIHAK KEDUA dianggap membatalkan/mengundurkan diri dan seluruh uang yang telah dibayarkan (booking fee dan Uang Muka/DP) menjadi hangus atau menjadi hak PIHAK PERTAMA sepenuhnya.

c.       Sisa sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) akan dilunasi melalui Kredit Pemilikan Rumah dari Bank Tabungan Negara (BTN) atau Bank-bank swasta lainnya.

3.   Pembayaran uang tanda jadi (booking fee) dan Uang Muka/DP yang dilakukan dengan cek/bilyet giro atau melalui transfer, baru dianggap sah/dibayar setelah cek/bilyet giro atau pembayaran tunai melalui transfer, jika uang/dananya telah masuk/dibukukan ke Rekening PIHAK PERTAMA dengan No. A/C 341-049-2929 pada Bank Central Asia (BCA) atas nama                     PT. Permata Sentra Propertindo.

4.   Apabila sisa pembayaran / angsuran dilunasi melalui pinjaman dari bank, dalam hal ini penggunaan fasilitas KPR (Kredit Pemilikan Rumah), maka PIHAK KEDUA menyadari bahwa PIHAK PERTAMA hanya membantu PIHAK KEDUA untuk menghubungkan dan menyampaikan kelengkapan administrasi kepada bank yang bersangkutan, sedangkan pengurusan, persetujuan serta pelaksanaan pinjaman dari bank tersebut selanjutnya merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA / Pembeli sepenuhnya, bila KPR ditolak oleh Bank maka berlaku syarat batal yang diatur dalam Pasal 3 ayat 1 Perjanjian ini.

5.   Bilamana PIHAK KEDUA melakukan keterlambatan pembayaran dangan alasan apapun juga dengan jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya sesuai dengan ikatan jual beli, maka PIHAK PERTAMA berhak mengosongkan/ mengusir paksa PIHAK KEDUA yang telah menghuni rumah tersebut dan PIHAK KEDUA bersedia untuk keluar, segala perubahan terhadap unit rumah tersebut menjadi tanggungan PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA tidak akan mengganti rugi.          

6.   Setelah PIHAK PERTAMA memberi teguran tertulis dan tidak juga diselesaikan oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA berhak membatalkan surat perjanjian ini secara sepihak, pembatalan cukup dengan pemberitahuan tertulis dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA 

7.   Segala perubahan/penambahan atas unit Rumah sebelum dilakukannya serah terima harus mendapat persetujuan tertulis dan dikerjakan oleh tenaga ahli PIHAK PERTAMA dengan ketentuan seluruh biaya perubahan / penambahan tersebut serta keterlambatan serah terima unit Rumah yang mungkin terjadi, menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya dari PIHAK KEDUA.

 

PASAL 3

SYARAT BATAL

Kedua belah pihak sepakat bahwa Perjanjian ini dibuat dengan ketentuan syarat batal sebagai berikut :

1.      Apabila PIHAK KEDUA membatalkan Perjanjian ini secara sepihak dengan alasan apapun, atau karena KPR ditolak oleh Bank, ataupun karena PIHAK KEDUA melanggar isi dari surat perjanjian ini, maka terhadap pembayaran Harga Jual Beli yang telah dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA akan dikenakan biaya pembatalan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari Harga Jual Beli, sedangkan seluruh uang yang telah dibayarkan oleh PIHAK KEDUA (booking fee dan uang muka/DP) menjadi hangus atau menjadi hak PIHAK PERTAMA sepenuhnya.

           

2.      Apabila PIHAK PERTAMA membatalkan Perjanjian ini secara sepihak, maka terhadap pembayaran Harga Jual Beli yang telah dibayar oleh PIHAK KEDUA akan dikembalikan seluruhnya oleh PIHAK PERTAMA ditambah bunga deposito bank yang berlaku pada saat itu setelah dikurangi biaya administrasi.

3.      Apabila pembatalan terjadi karena force majeure, maka semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat  terjadinya force majeure  bukan merupakan tanggung jawab pihak lain sehingga penyelesaiannya akan dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak.

4.      Untuk batalnya perjanjian ini karena sebab apapun, kedua belah pihak setuju melepaskan ketentuan pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata.

PASAL 4

PEMBANGUNAN DAN PENYERAHAN RUMAH

1.      PIHAK PERTAMA dalam pelaksanaan pembangunan akan menggunakan spesifikasi dengan standar material sesuai type 70/119 m² Basic antara lain :

·         PONDASI        :  Cor beton bertulang

·         DINDING        :  Batu bata diplester dan diaci finish cat.

·         LANTAI          :  Keramik 40 x 40

·         ATAP              :  Rangka Baja Ringan dan Genteng. 

·         KUSEN            :  Alumunium dan Kayu

·         PINTU             :  Kayu

·         SANITAIR       :  TOTO / setara

·         AIR                  :  PDAM

·         LISTRIK          :  2.200 Watt.

2.      Segala perubahan/penambahan atas unit Rumah sebelum dilakukannya serah terima harus mendapat persetujuan tertulis dan dikerjakan oleh tenaga ahli PIHAK PERTAMA dengan ketentuan seluruh biaya perubahan / penambahan tersebut serta keterlambatan serah terima unit Rumah yang mungkin terjadi, menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya dari PIHAK KEDUA

3.      PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan dan menyerahkan unit Rumah kepada PIHAK KEDUA paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelunasan Uang Muka / DP dan telah dipenuhinya seluruh kewajiban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan dalam Perjanjian ini kecuali PIHAK KEDUA tidak memenuhi ketentuan pasal 2 atau terjadinya force majeure.

4.      Apabila PIHAK PERTAMA tidak menyelesaikan bangunan rumah tersebut sesuai waktu yang telah ditentukan maka PIHAK PERTAMA akan dikenakan denda sebesar 1 ‰ (satu permil) perhari dari nilai bagian konstruksi yang belum dikerjakan untuk tiap-tiap hari keterlambatan.

5.      Pemagaran rumah tidak boleh dilakukan, sebelum rumah komplek terjual seluruhnya dan telah dilakukan serah terima

6.      Penyerahan unit Rumah dibuktikan dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima dalam bentuk yang akan dipersiapkan oleh PIHAK PERTAMA setelah kewajiban PIHAK KEDUA berdasarkan perjanjian ini terpenuhi (misalnya sisa angsuran dan biaya lain-lain), walaupun penyerahan unit Rumah telah dilakukan, PIHAK KEDUA tetap mempunyai kewajiban untuk melunasi biaya pengikatan sesuai dengan jadwal atau cara pembayaran yang telah ditentukan dalam Pasal 2 Perjanjian ini, dan sanksi-sanksi akibat tidak terpenuhinya kewajiban ini masih tetap berlaku.

7.      Apabila PIHAK KEDUA tidak menandatangani Berita Acara Serah Terima dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dianggap menyetujui bahwa penyerahan unit Rumah telah dilakukan dan dalam hal demikian bukti pengiriman merupakan bukti cukup untuk menggangap bahwa penyerahan unit Rumah telah dilakukan pada hari ke 7 (tujuh) setelah pemberitahuan tersebut disampaikan.

8.      Terhitung sejak serah terima Rumah sebagaimana diatur dalam ayat 4 dan ayat 5 diatas oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA maka :

a.       Segala resiko atas Rumah beralih kepada PIHAK KEDUA.

b.      Segala beban yang timbul berkenaan dengan kepemilikan dan penggunaan Rumah termasuk tetapi tidak terbatas pada Pajak Bumi dan Bangunan, biaya listrik, air, biaya kebersihan dan keamanan dan/atau iuran atau pungutan lainnya menjadi tanggungan dan wajib dibayar oleh PIHAK KEDUA sepenuhnya.

c.       PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab apapun lagi atas Rumah dan tidak mempunyai kewajiban apapun lagi terhadap PIHAK KEDUA, kecuali untuk masa pemeliharaan yang dimaksud dalam pasal 8 perjanjian ini, dan untuk menandatanganan akta jual beli sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 perjanijan ini.

d.      Pembangunan Rumah telah sesuai dengan perizinan yang berlaku dari pemerintah kota Palembang. Apabila PIHAK KEDUA akan menambah tingkat (level) bangunan Rumah maka pengurusan izin dan lain sebagainya adalah tanggungjawab PIHAK KEDUA sepenuhnya tanpa melibatkan PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab akan segala resiko yang terjadi atas bangunan fisik yang ada dan dari segala perubahan bentuk yang ada. PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan (dilarang) merubah Tampak Depan bangunan Rumah.

e.       PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membayar uang pemeliharaan kebersihan dan keamanan lingkungan setiap bulannya sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal serah terima unit Rumah, keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda setiap hari keterlambatan sebesar bunga deposito Bank yang berlaku saat itu. Para pihak setuju bahwa besarnya uang pemeliharaan kebersihan dan keamanan lingkungan ini sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali oleh PIHAK PERTAMA secara musyawarah kepada PIHAK KEDUA karena pengaruh perkembangan laju inflasi dan perubahan-perubahan ataupun Peraturan Pemerintah diantaranya kenaikan harga BBM dan upah minimum, dan untuk itu PIHAK PERTAMA akan mengeluarkan ketentuan tersebut dengan pemberitahuan sebelumnya.    

PASAL 5

JAMINAN PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA memberikan jaminan kepada PIHAK KEDUA bahwa unit Rumah yang akan dijual sesuai dengan pasal 1 ayat 1 perjanjian ini adalah hak PIHAK PERTAMA sepenuhnya, dan bahwa segala sesuatu yang akan dijual tersebut tidak dijaminkan secara bagaimanapun juga kepada pihak lain tidak diberati dengan beban-beban apapun juga dan pula bebas dari sitaan dan karena itu PIHAK PERTAMA dengan ini membebaskan  PIHAK KEDUA  dari segala  tuntutan, gugatan ataupun tagihan dari pihak manapun sepanjang menyangkut hak PIHAK PERTAMA atas unit Rumah tersebut.

PASAL 6

SYARAT PENANDATANGANAN AKTA JUAL BELI

1.      PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berjanji dan mengikatkan diri untuk membuat dan menandatangani akta jual beli atas unit Rumah dihadapan PPAT yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA setelah PIHAK KEDUA melunasi seluruh harga pengikatan sebagaimana dirinci dalam pasal 2 ayat 2 dan 3 perjanjian ini dan telah terpenuhinya syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian ini oleh PIHAK KEDUA.

2.      Apabila PIHAK KEDUA tidak bersedia menandatangani akta jual beli tersebut diatas dan atau tidak melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan untuk penandatanganan akta jual beli tersebut dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA, maka segala resiko karena tertundanya penandatangan akta jual beli tersebut menjadi beban PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA dianggap membatalkan Perjanjian ini, untuk itu kepada PIHAK KEDUA berlaku ketentuan Pasal 3 ayat 1 Perjanjian ini.

PASAL 7

BIAYA-BIAYA DAN PAJAK

1. Semua beban dan pajak yang terhutang atas Tanah dan Bangunan Rumah tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), (jika ada) rekening (telepon, listrik dan air) maupun yang terhutang atas dan  berkenaan dengan pemakaian Tanah dan Bangunan Rumah tersebut sampai dengan tanggal diserahkannya Tanah dan Bangunan Rumah tersebut dalam keadaan kosong oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA  adalah menjadi beban dan tanggungan PIHAK PERTAMA,  sedang  yang  terhutang untuk masa selanjutnya menjadi beban dan tanggungan PIHAK KEDUA.

2.   Pajak Penghasilan Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia    Nomor : 48 Tahun 1994,  yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 1996, menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh PIHAK PERTAMA.

3.   Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) berdasarkan  Undang-undang Republik Indonesia  Nomor : 21 Tahun 1997, yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2000, menjadi  tanggungan dan harus dibayar oleh PIHAK KEDUA

4.   Apabila dikemudian hari ada ketentuan mengenai pajak, pungutan dan / atau biaya – biaya lain yang ditentukan oleh pemerintah yang dikenakan kepada PIHAK KEDUA, maka beban-beban tersebut menjadi kewajiban PIHAK KEDUA sendiri.

 

PASAL 8

MASA PEMELIHARAAN

Selama 7 (tujuh) hari kalender sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima, PIHAK PERTAMA wajib memperbaiki atas biaya PIHAK PERTAMA, kerusakan Rumah yang disebabkan kurang baiknya konstruksi bangunan, dinding yang retak atau instalasi listrik yang rusak. Kerusakan tersebut wajib diperbaiki oleh PIHAK PERTAMA dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya pemberitahuan tertulis dari PIHAK KEDUA. Kerusakan atas bangunan setelah lewatnya masa pemeliharaan menjadi resiko PIHAK KEDUA sepenuhnya.

PASAL 9

LARANGAN

1.      Selama harga pengikatan belum dilunasi dan atau akta jual beli belum ditandatangani, maka PIHAK KEDUA dilarang menjual, meminjamkan, menyewakan atau memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk menghuni, menempati, mempergunakan, atau melakukan tindakan hukum berkenaan dengan unit Rumah tersebut tanpa persetujuan lebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.

2.      Apabila ketentuan dalam ayat 1 diatas dilanggar, maka PIHAK KEDUA setuju untuk membatalkan perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 1 perjanjian ini dan segala tindakan hukum yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA berkenaan dengan unit Rumah adalah tidak sah dan tidak mengikat PIHAK PERTAMA.

3.      PIHAK KEDUA dilarang menghubungi atau menyuruh karyawan PIHAK PERTAMA atau karyawan kontraktor PIHAK PERTAMA atau pihak lainnya untuk melakukan perubahan atau tambahan terhadap unit Rumah tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.

PASAL 10

FORCE MAJEURE

1.      Force Majeure dalam perjanjian ini berarti peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan Para PIHAK untuk mencegahnya termasuk akan tetapi tidak terbatas pada kecelakaan, bencana alam, huru-hara, epidemi, kebakaran, banjir, ledakan, pemogokan masal, perang, perubahan peraturan perundang-undangan, perubahan kebijaksanaan pemerintah dibidang moneter atau akibat kegoncangan situsi ekonomi atau sebab apapun, kenaikan harga barang dan upah kerja dan peristiwa lain apapun diluar kekuasaan Para PIHAK, termasuk peristiwa-peristiwa yang walaupun masih dalam kemampuan PIHAK PERTAMA untuk mencegahnya, namun apabila prestasi tersebut dijalankan maka akan terjadi kerugian yang sangat besar bagi PIHAK PERTAMA.

2.      Dalam hal terjadi suatu keadaan Force Majeure yang mengakibatkan PIHAK PERTAMA tidak dapat melaksanakan kewajibannya yang tercantum dalam perjanjian ini, maka :

a.       Apabila Force Majeure tersebut menyebabkan pekerjaan PIHAK PERTAMA tertunda, maka kewajiban PIHAK PERTAMA berdasarkan perjanjian ini akan diperpanjang untuk jangka waktu selama berlangsungnya keadaan Force Majeure tersebut. Keadaan tersebut tidak mengurangi kewajiban PIHAK KEDUA berdasarkan perjanjian ini.

b.      Apabila keadaan Force Majeure mengakibatkan PIHAK PERTAMA tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sama sekali, maka PIHAK KEDUA berhak membatalkan perjanjian sebagaimana diatur pasal 3 ayat 2 perjanjian ini.

PASAL 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul akibat perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan apabila tidak tercapai mufakat, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri Palembang.

PASAL 12

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

1.      Ketentuan tentang kewajiban PIHAK KEDUA yang diatur dalam perjanjian ini akan tetap mengikat PIHAK KEDUA setelah penandatangan akta jual beli dihadapan PPAT sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 perjanjian ini sepanjang PIHAK KEDUA / penggantinya masih berwenang menurut hukum untuk melaksanakan kewajiban tersebut.

2.      Perjanjian ini mengantikan seluruh kesepakatan para pihak baik yang dibuat secara tertulis maupun secara lisan yang telah ada sebelumnya dan memuat seluruh kesepakatan para pihak tentang PPJB dan perjanjian ini hanya dapat diubah atau ditambah dengan kesepakatan tertulis oleh dan antara kedua belah pihak yang hasilnya akan dituangkan ke dalam addendum.

3.      Apabila ada ketentuan dalam perjanjian ini yang batal demi hukum atau dibatalkan maka para pihak sepakat bahwa pembatalan tersebut tidak akan mengakibatkan dibatalkannya/batalnya ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian ini dan para pihak berkewajiban mengganti ketentuan yang batal atau dibatalkan tersebut dengan suatu ketentuan lain yang sah menurut hukum dan sedapat mungkin mencerminkan maksud dan tujuan dari ketentuan yang batal atau dibatalkan tersebut.

4.      Kesalahan administrasi yang mungkin terjadi atas surat-surat yang diterbitkan oleh instansi Pemerintah  pada prinsipnya akan diselesaikan oleh kedua belah pihak secara bersama-sama kepada instansi Pemerintah yang bersangkutan.

5.      Perjanjian ini tidak berakhir karena salah satu pihak meninggal dunia atau bubar tetapi mengikat (para) ahli waris atau pengganti hak masing-masing pihak. Dalam hal PIHAK KEDUA meninggal sebelum ditandatanganinya akta jual beli maka ahli waris atau pengganti hak PIHAK KEDUA yang sah menurut Undang-undang wajib memberikan bukti keterangan waris yang sah kepada PIHAK PERTAMA, yang menunjukkan sebagai ahli waris yang sah dari PIHAK KEDUA.

6.      Semua lampiran pada perjanjian ini dan segala perubahannya merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

Demikianlah Perjanjian Pengikatan Jual Beli ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) masing-masing dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditandatangani pada tanggal sebagaimana tersebut dalam halaman pertama atau awal perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA                                                                           PIHAK KEDUA,

VIRGO RIAND, ST.                                                                       DEVA APRIZA, SH                                                        

Saksi – Saksi :

 Saksi                                                                                           Saksi

                                   

      Erick Hardi                                                                                                 Kamel